SIBERONE.COM - Pembangunan zona Integritas menuju wilayah dari korupsi semakin mendekati penilaian Tim Penilai Nasjional (TPN). Untuk memastikan kesiapan Rutan Banyumas dalam kontestasi ini, Tim Penilai Internal dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham kembali lakukan penguatan, bertempat di Aula Lantai III Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah di Semarang, Jumat Petang (10/9/2021). 

Pada sesi awal, anggota kelompok kerja menerima penguatan pada masing masing area perubahan. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) tak luput dari pantauan TPI. TPI menilai komponen pengungkit pada LKE telah lengkap hanya beberapa yang ditinggali notes oleh TPI untuk penyempurnaan. Terobosan Inovasi terus diperdalam oleh pokja dan menerima masukan saran dari TPI. 

Pada sesi berikutnya, dihadapan ketua rombongan TPI, Ami Amatunisa diputarkan Video Yell - yell, Video Profil, dan Pemaparan Pembangunan ZI dari Kepala Rutan. Disesi ini TPN memberi catatan tersendiri agar lebih gamblang dalam paparan.  

"Saya melihat proses pembangunan zona Integritas di Rutan Banyumas sudah siap menuju WBK, perdalam lagi dalam paparan bapak (Karutan) agar lebih tersamapikan," pesannya.

"Karena besok penilaian oleh (TPN) dilakukan secara daring, siapkan sarana dan koneksi internet yang lancar," tambahnya. 

Saat ini TPI menempatkan diri seolah olah sebagai Tim Penilai Nasional, sehingga apa yang diminta TPI harus segera dibenahi. Pada kegiatan tersebut juga terjadi komunikasi dua arah apa yang di lakukan di Rutan Banyumas. 

Diakhir kegiatan berita acara penguatan diterbitkan oleh Tim Penilai Internal, menunjukan Rutan Banyumas memadai dan telah siap menghadapi Tim Penilai Nasional. 

Menanggapi kegiatan ini, Kepala Rutan Banyumas Winarso, A.Md.IP., SH.,MH., menyampaikan kepada anggota Tim Pokjanya, agar apa yang disampaikan TPI segera tindaklanjuti dipersiapkan dengan matang untuk menghadapi TPN.

"Maksimalkan waktu yang ada, segera tindaklanjuti apa yang disampaikan TPI," ungkap Karutan. 

Tim Pokja siap terus menyongsong pembangunan zona Integritas mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (*)