SIBERONE.COM - Pekanbaru menggelar Paripurna Jawaban Pemerintah atas Pandangan Fraksi DPRD tentang R-APBD 2024, Senin (23/10/2023) di ruang paripurna. Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD T Azwendi Fajri SE, di dampingi Ir Nofrizal MM yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD, serta anggota DPRD Pekanbaru lainnya. 

Sementara dari Pemko, diwakili Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution, para kepala OPD serta unsur Forkompinda Pekanbaru lainnya. 

Sekadar gambaran, DPRD bersama Pemko Pekanbaru menyepakati KUA-PPAS APBD 2024 sebesar Rp 2,825 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD 2023 senilai Rp 2,699 triliun. 

Dalam R-APBD 2024, banyak program-program prioritas, dan program unggulan dijalankan Pemko Pekanbaru. Seperti infrastruktur perbaikan jalan rusak, pengelolaan sampah, penanganan banjir, bantuan UMKM, beasiswa, pendidikan, UHC, stunting dan program yang menyentuh masyarakat lainnya. 

. 

Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution dalam paripurna menyampaikan Jawaban Pemerintah, atas Pandangan Fraksi DPRD R-APBD 2024.

"Kita menjawab secara menyeluruh pandangan fraksi yang disampaikan tanggal 9 Oktober lalu," papar Sekda Pekanbaru, Indra Pomi Nasution. 

Indra menyebutkan, ada beberapa hal yang dipertanyakan Fraksi DPRD Kota Pekanbaru, mulai dari prioritas anggaran tahun 2024, parkir, infrastruktur dan banyak hal lain yang dipertanyakan.

"Secara umum prioritas anggaran 2024. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, sampah hingga pembiayaan Pemilu 2024. Tahun depan untuk pembiayaan Pemilu 2024 kita anggaran sebesar 60 persen. Karena tahun ini sudah kita cicil 40 persen," terangnya.

Disinggung soal honor RT/RW, guru MDTA dan permintaan masyarakat agar tarif parkir diturunkan, Indra mengungkapkan untuk honor RT/RW dan guru MDTA, akan dianggarkan full setahun. 

"Berkaitan tarif parkir, ini kewenangan Pansus DPRD  yang menjawab. Kami akan menerima sesuai dengan rekomendasi pansus," tegas Indra.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, T Azwendi Fajri SE menjelaskan, paripurna kali ini hanya jawaban pemerintah. Akan ada proses lainnya, semisal di Banggar, dan komisi.

"Tahapan sudah jalan. Namun karena ada agenda nasional, yakni Pemilu 2024, fokus anggaran ke Pemilu. Selain itu, kebutuhan masyarakat yang prioritas juga akan kita masukkan, seperti infrastruktur," terang Azwendi Fajri. 

Dengan kondisi APBD yang telah diusulkan dan dibahas, Azwendi meminta Banggar bisa berkerja maskimal dan intens. Ia berharap APBD Pekanbaru 2024 bisa segera terselesaikan. 

"Kita berharap APBD ini segera selesai. Jadi awal Januari itu berjalan. Kita khawatir, karena Pemilu itu bulan Februari. Jadi anggaran ini harus bisa disegerakan. Bukan dikebiri, disegerakan karena kebutuhan," tegasnya sembari meminta Banggar dan anggota DPRD Pekanbaru bisa bekerja maksimal.

Dia juga mengharapkan sinergi yang baik dari Pemko Pekanbaru. Karena  target ini target bersama, bukan target DPRD saja. Tapi target bersama antara DPRD dan Pemko

"Semua harus bersinergi bersama. Supaya tidak bertentangan dengan aturan dan petunjuk," katanya.***