SIBERONE.COM - Penjabat (Pj) Sekda Inhil Ery Putra mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Dimensi Pengalaman Pada Layanan Publik, bertempat di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, selasa (14/05/2024).

Hadir dalam acara, Pj Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Riau, Elly Wardani, Kasatgas koordinasi dan supervisi wilayah I, Agus Priyanto, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau, Bambang Pratama dan Inspektur Provinsi Riau, Sigit Juli Hendriawan serta diikuti Sekda kab/kota se-Provinsi riau dan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.

Turut mendampingi Sekda Inhil, Asisten III Setda Inhil Fajar Husin, Inspektur Daerah Budi Nugroho Pamungkas, Kadis PMPTSP, Haryono Karim.

Rakor yang di taja oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Kasatgas koordinasi dan supervisi wilayah I, Agus Priyanto dalam sambutannya mengatakan, ada 3 indikator keberhasilan pemberantasan korupsi yang digunakan sebagai alat ukur, diantaranya Survei Penilaian Integritas (SPI), IPAK, dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Lebih lanjut dijelaskannya, salah satu indikator yang menjadi topik utama pada pembahasan Rakor ini adalah IPAK yang dikeluarkan oleh BPS setiap tahunnya.

“IPAK mengukur tingkat pesimisitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dan mencakup 3 fenomena utama korupsi, yaitu penyuapan, pemerasan, dan nepotisme,” terangnya.

pencegahan korupsi pelayanan publik diarahkan pada perbaikan sistem dan tata kelola pelayanan publik dengan mengacu pada prinsip good governance dan perlu keterlibatan seluruh pihak untuk mengeliminasi perilaku korupsi terutama pada pelayanan publik, tambahnya.

“Melalui kegiatan Rakor ini, semoga dapat mendorong peningkatan dimensi pengalaman persepsi anti korupsi, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau,” tutupnya.

Sementara itu Pj Sekda Inhil Hery Putra disela-sela Rakor mengatakan, Kabupaten Indragiri Hilir terus melakukan perubahan dalam menciptakan good governance yang baik.

“Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas adalah komitmen pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir,” ujar Pj Sekda.