---

Kedudukan Hukum Pernyataan Berhenti Wakil Presiden Atas Permintaan Sendiri: Analisis Konstitusional dan Kepastian Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

---

Oleh: Dr. Bambang Sasmita Adi Putra, S.H., M.H.
Kaprodi Ilmu Hukum Unisi, Akademisi dan Praktisi

SIBERONE.COM - Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri merupakan persoalan menarik untuk dikaji dari perspektif hukum tata negara.

Penggunaan istilah "menyatakan berhenti" tentu perlu diperhatikan karena dalam hukum tata negara, pemilihan istilah memiliki konsekuensi terhadap penafsiran norma dan akibat hukum suatu tindakan.

Namun, menurut pandangan saya, persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan melihat penggunaan istilah berhenti atau mengundurkan diri. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana kedudukan hukum pernyataan tersebut dan bagaimana mekanisme konstitusional yang harus dijalankan setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

1. Makna Konstitusional Istilah Berhenti

UUD 1945 mengenal istilah mangkat, berhenti, dan diberhentikan dalam Pasal 8 ayat (1), yang mengatur keadaan Presiden tidak dapat melanjutkan jabatannya.

Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) secara khusus mengatur apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, istilah "berhenti" memang dikenal dalam konstitusi. Akan tetapi, perlu dicermati bahwa rumusan Pasal 8 ayat (1) secara tekstual ditujukan kepada Presiden, sedangkan ayat (2) mengatur akibat berupa kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Di sinilah terdapat persoalan penafsiran konstitusional yang perlu dikaji secara lebih mendalam.

2. Pernyataan Berhenti dan Kewenangan MPR

Menurut saya, harus dibedakan antara kehendak pribadi seorang Wakil Presiden untuk berhenti dengan kewenangan lembaga negara dalam menindaklanjuti kekosongan jabatan.

Pernyataan berhenti atas permintaan sendiri merupakan kehendak pribadi pejabat yang bersangkutan. Sementara itu, MPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan pemilihan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Artinya, fungsi MPR dalam konteks ini bukan semata-mata menyetujui atau menolak kehendak pribadi Wakil Presiden, melainkan menjalankan mekanisme konstitusional untuk mengisi jabatan yang kosong.

Namun demikian, tetap diperlukan kejelasan mengenai penerimaan pernyataan berhenti, penentuan saat berlakunya akibat hukum, dan penetapan terjadinya kekosongan jabatan.

3. Persoalan Kekosongan Pengaturan Konstitusional

Inilah substansi yang menurut saya justru menarik untuk menjadi perhatian para ahli hukum tata negara.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses pemakzulan.

Pasal 8 ayat (2) mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Akan tetapi, belum terdapat pengaturan yang terperinci mengenai tata cara Wakil Presiden menyatakan berhenti atas permintaan sendiri, termasuk prosedur dan waktu mulai berlakunya akibat hukum pernyataan tersebut.

Kondisi ini dapat dikaji sebagai constitutional regulatory gap, yakni ketidaklengkapan pengaturan konstitusional mengenai mekanisme berakhirnya jabatan Wakil Presiden atas kehendak sendiri.

Saya perlu menegaskan bahwa ketidaklengkapan pengaturan tersebut tidak otomatis menjadikan pernyataan berhenti sebagai tindakan inkonstitusional. Namun, persoalan ini tetap membutuhkan penafsiran hukum yang tepat agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam praktik ketatanegaraan.

4. Urgensi Kepastian Hukum

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia harus memastikan bahwa setiap tindakan pejabat negara memiliki landasan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, perlu ada kejelasan mengenai beberapa hal:

1. Bagaimana kedudukan hukum pernyataan berhenti Wakil Presiden atas permintaan sendiri?
2. Lembaga mana yang berwenang menerima dan menindaklanjuti pernyataan tersebut?
3. Kapan pernyataan berhenti mulai menimbulkan akibat hukum?
4. Bagaimana kepastian penetapan terjadinya kekosongan jabatan?
5. Bagaimana mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi kekosongan prosedur maupun perbedaan penafsiran antarlembaga negara.

5. Perlunya Penyempurnaan Pengaturan Ketatanegaraan

Menurut saya, peristiwa ini dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi pengaturan hukum ketatanegaraan Indonesia, khususnya mengenai mekanisme berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Konstitusi harus memberikan kepastian bukan hanya mengenai bagaimana pejabat negara memperoleh jabatan dan bagaimana proses pemberhentiannya dilakukan, tetapi juga bagaimana jabatan tersebut dapat diakhiri atas kehendak sendiri.

Penyempurnaan pengaturan diperlukan agar persoalan serupa di masa mendatang tidak hanya diselesaikan melalui penafsiran setelah peristiwa terjadi, tetapi telah memiliki pedoman hukum yang jelas.

PENEGASAN PENDAPAT HUKUM

Saya berpandangan bahwa penggunaan istilah "menyatakan berhenti atas permintaan sendiri" merupakan hal yang perlu dihormati sebagai bentuk pernyataan kehendak pribadi. Namun, dalam perspektif hukum tata negara, pernyataan tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan tidak dapat dilepaskan dari persoalan akibat hukum serta mekanisme kelembagaan.

Saya tidak ingin terjebak pada perdebatan terminologi antara mengundurkan diri dan menyatakan berhenti. Sebab, persoalan yang jauh lebih penting adalah bagaimana konstitusi memberikan kepastian hukum terhadap proses berakhirnya jabatan Wakil Presiden.

Konstitusi tidak cukup hanya mengatur bagaimana seorang pejabat negara diberhentikan dan bagaimana jabatan yang kosong diisi. Konstitusi juga harus memberikan kepastian mengenai mekanisme ketika seorang pejabat negara menyatakan berhenti atas kehendaknya sendiri.

Oleh karena itu, persoalan ini bukan semata-mata persoalan politik ataupun kepentingan individu, melainkan bagian dari evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pada akhirnya, yang harus kita jaga adalah supremasi konstitusi, kepastian hukum, dan kewibawaan lembaga negara.

"Kekuasaan dalam negara hukum bukan hanya harus diperoleh dan dijalankan berdasarkan konstitusi, tetapi juga harus memiliki kepastian hukum ketika diakhiri."

 

 

Dr. Bambang Sasmita Adi Putra, S.H., M.H.
Kaprodi Ilmu Hukum Unisi Akademisi/Praktisi