Dari Konflik Lahan hingga Karhutla, Ini Sejumlah Isu yang Dibahas Siti Aisyah di Polres Inhil
Dari Konflik Lahan hingga Karhutla, Ini Sejumlah Isu yang Dibahas Siti Aisyah di Polres Inhil
SIBERONE.COM – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dra. Hj. Siti Aisyah, S.H., SpN., melakukan kunjungan kerja sekaligus agenda reses ke Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Indragiri Hilir (Inhil), Jumat (30/10/2026).
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu berlangsung di Aula Rekonfu Polres Inhil, Jalan Gajah Mada Nomor 2, Tembilahan. Kedatangan Siti Aisyah disambut langsung Kapolres Inhil AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Wakapolres Kompol Meitertika, S.H., M.H., jajaran pejabat utama serta personel Polres Inhil.
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indragiri Hilir, Andi Darma Taufik, S.Kep., bersama sejumlah pengurus partai.
Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi antara legislatif dan kepolisian untuk membahas pelaksanaan tugas, kondisi keamanan daerah, sekaligus berbagai persoalan yang dihadapi aparat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.
Dalam kesempatan itu, Kapolres Inhil memaparkan sejumlah hal terkait pelaksanaan tugas pokok kepolisian, perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta dinamika pengamanan di wilayah hukum Polres Inhil.
Paparan juga mencakup berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, mulai dari kebutuhan operasional, pengawasan internal hingga perlunya dukungan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kepolisian.
Menanggapi hal tersebut, Siti Aisyah menyampaikan sejumlah perhatian terkait penguatan kelembagaan Polri. Ia menekankan pentingnya menjaga profesionalisme aparat dalam penegakan hukum serta terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Sejumlah isu strategis turut menjadi pembahasan, di antaranya keterbatasan sumber daya personel, anggaran, serta sarana dan prasarana yang menunjang operasional kepolisian.
Selain itu, koordinasi antara Polri dan Kejaksaan dalam proses penanganan perkara juga menjadi perhatian, terutama berkaitan dengan penerapan KUHAP baru yang harus tetap memperhatikan perlindungan hak-hak masyarakat.
Persoalan konflik agraria juga masuk dalam agenda pembahasan. Termasuk di antaranya penanganan konflik lahan antara Koperasi Produsen Cita Harapan dengan pihak KSO.
Dalam persoalan tersebut, penegakan hukum diharapkan berjalan secara objektif dan profesional, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghindari terjadinya kriminalisasi terhadap masyarakat.
Di bidang keamanan dan ketertiban, Siti Aisyah turut menyoroti upaya pencegahan serta penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemberantasan peredaran narkotika melalui jalur perairan juga menjadi perhatian, mengingat pentingnya pengawasan terhadap jalur-jalur yang berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.
Penguatan peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan di tengah masyarakat juga dinilai perlu terus dilakukan melalui pendekatan dan koordinasi yang berkelanjutan.
Tidak hanya menyangkut pelaksanaan tugas di lapangan, pengawasan internal institusi Polri turut menjadi sorotan. Penindakan terhadap personel yang terbukti melakukan pelanggaran perlu dilaksanakan sesuai aturan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.
Kapolres Inhil AKBP Donny Eko Listianto menyambut positif kunjungan serta berbagai masukan yang disampaikan dalam agenda reses tersebut.
Menurutnya, pertemuan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan lembaga legislatif, sekaligus menyampaikan aspirasi serta mengevaluasi berbagai aspek pelaksanaan tugas kepolisian di daerah.
Ia berharap, masukan yang diterima dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja jajaran Polres Inhil, khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kunjungan tersebut, hubungan koordinasi antara DPR RI dan Polri diharapkan semakin kuat, sehingga upaya mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan dapat terus ditingkatkan.