---

Wakil Ketua I DPRD Inhil Hadiri Sarasehan MPR RI, Bahas Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah

---

SIBERONE.COM - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Ir. H. AMD. Junaidi AN, M.Si., menghadiri Sarasehan Kebangsaan MPR RI tentang Kemandirian Fiskal Daerah yang digelar di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Senin (20/7/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) tersebut mengangkat tema penguatan komitmen nasional terhadap kemandirian fiskal daerah, perluasan wawasan mengenai obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, serta percepatan pencapaian tujuan konstitusional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sarasehan diikuti berbagai unsur pemerintahan, mulai dari pejabat pemerintah daerah, unsur legislatif, akademisi, hingga pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Riau. Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelolaan keuangan daerah yang mandiri, efektif, dan inovatif.

Kehadiran Wakil Ketua I DPRD Inhil menjadi bentuk komitmen lembaga legislatif dalam mendukung kebijakan strategis yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperluas pemahaman mengenai berbagai instrumen pembiayaan pembangunan, termasuk obligasi daerah sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan.

Melalui sarasehan tersebut, diharapkan lahir gagasan dan rekomendasi yang dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah maupun lembaga legislatif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Partisipasi DPRD Inhil dalam kegiatan tersebut sekaligus mencerminkan dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam membangun kemandirian fiskal yang dapat mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan kapasitas pembiayaan daerah dapat terus ditingkatkan sehingga pembangunan yang merata dan berkelanjutan dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat.