Soroti APBD 2026, Mahasiswa Tegaskan Pengurangan UHC Bisa Picu Masalah Sosial
Presiden Mahasiswa Universitas Islam Indragiri, Naufal Faskal Rifa’i
SIBERONE.COM – Keterlambatan pengesahan APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026 yang dibarengi dengan pengurangan anggaran Universal Health Coverage (UHC) mendapat sorotan kritis dari kalangan mahasiswa. Presiden Mahasiswa Universitas Islam Indragiri, Naufal Faskal Rifa’i, menilai persoalan ini tidak dapat dilihat semata sebagai urusan administratif, melainkan sebagai kebijakan publik yang berdampak langsung pada pemenuhan hak dasar masyarakat.
Dalam perspektif akademik, Naufal menjelaskan bahwa anggaran daerah merupakan instrumen utama negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Keterlambatan pengesahan APBD, apalagi disertai pengurangan pada sektor strategis seperti kesehatan, berpotensi menimbulkan ketimpangan akses layanan publik.
“Dalam kajian kebijakan publik, kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dijamin negara. UHC adalah bentuk konkret kehadiran negara bagi masyarakat. Ketika anggarannya tidak memadai, maka yang terganggu bukan hanya sistem pelayanan, tetapi juga rasa keadilan sosial,” ujar Naufal.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa hadir bukan sekadar sebagai kelompok moral force, tetapi juga sebagai kontrol intelektual terhadap arah kebijakan pemerintah. Mahasiswa berkewajiban membaca kebijakan secara kritis, mengkaji dampaknya, serta menyampaikan peringatan dini terhadap potensi masalah sosial yang dapat timbul.
“APBD harus segera disahkan, namun lebih dari itu, orientasi anggarannya harus berpihak pada kepentingan publik. Pemerintah daerah dan DPRD harus menjadikan asas keadilan dan kemanusiaan sebagai dasar utama dalam menetapkan prioritas,” katanya.
Menurut Naufal, dalam teori pembangunan sosial, pengabaian terhadap hak dasar seperti kesehatan dapat melahirkan kegelisahan struktural di masyarakat. Ketika negara gagal memenuhi kebutuhan elementer warganya, maka yang muncul adalah ketidakpercayaan publik yang berpotensi berkembang menjadi konflik sosial.
“Jika persoalan ini tidak dipertimbangkan secara matang, maka kita sedang membuka ruang bagi lahirnya konflik di tengah masyarakat. Stabilitas daerah tidak hanya dijaga melalui pendekatan keamanan, tetapi melalui pemenuhan hak-hak dasar rakyat. UHC adalah salah satu pilar penting dalam menjaga ketenangan dan keadilan sosial di Kabupaten Indragiri Hilir,” pungkasnya.
Melalui sikap ini, mahasiswa menegaskan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan DPRD agar segera mengambil keputusan yang berpihak kepada masyarakat serta mempercepat pengesahan APBD 2026, sehingga hak-hak dasar rakyat dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan.